INDONESIASATU :: ALL ABOUT NATION'S LEADERS

Web	indonesiasatu.com

Headlines

Opini Freddy

Opini Pers

Artikel

Pakar

Dialog Tokoh

Forum Indonesiasatu

Otonomi Daerah

Berita Anda

Pidato Presiden

Leaders Indonesiasatu

Joke Indonesiasatu

Pojok Indonesiasatu

Kurs Valas

About Us

Contact Us

Perjuangan Tetap di Udara

FORUM INDONESIASATU

DEPHUB LARANG ADPEL LAKUKAN PUNGLI
[31 Mei 2005]

Departemen Perhubungan (Dephub) secara tegas melarang seluruh Administrator Pelabuhan (Adpel) melakukan berbagai bentuk pungutan liar (pungli) di pelabuhan.

KETUA PENITIA PENGADAAN SISTEM TI TIDAK TAHU KEBERADAAN DANA TAKTIS
[30 Mei 2005]

Ketua Panitia Pengadaan Sistem Teknologi Informasi (TI) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mariyah mengaku dirinya tidak mengetahui mengenai keberadaan dana taktis senilai Rp20 miliar.

SISTEM MANAJEMEN KPU PERLU DIBENAHI
[27 Mei 2005]

Dugaan korupsi dan penyalahgunaan keuangan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terjadi akibat lemahnya sistem manajemen di lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

KPK SIDIK KEMUNGKINAN PENGGUNAAN DANA TAKTIS UNTUK BAYAR PENGACARA CHUSNUL
[27 Mei 2005]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik adanya dugan penggunaan dana taktis untuk pembayaran pengacara Chusnul Mariyah oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

DIRUT BNI: KREDIT MACET AKIBAT LEMAHNYA GCG
[26 Mei 2005]

Direktur Utama BNI Sigit Pramono mengatakan, para pengelola bank BUMN tidak perlu khawatir penyaluran kreditnya akan macet selama tetap bersikap hati-hati dan patuh terhadap sistem tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

PEMERINTAH BELUM OPTIMAL BERANTAS KORUPSI
[25 Mei 2005]

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menilai pemerintah belum optimal dalam upaya memberantas korupsi karena pelaksanaannya belum menyeluruh dan belum menyentuh kasus-kasus besar, seperti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara triliunan rupiah.

KEJATI SIDIK DUGAAN PENYIMPANGAN DI KPU DKI
[23 Mei 2005]

Kasus dugaan penyimpangan dana di KPU DKI Jakarta tahun anggaran 2004 kini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyusul temuan Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD DKI Jakarta belum lama ini.

DIRUT PLN DIPERIKSA DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
[23 Mei 2005]

Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono, Senin, menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian tantiem (semacam bonus -red) kepada komisaris dan direksi perusahaan milik negara itu.

KREDIT MACET BANK-BANK BUMN Rp16 TRILIUN DITANGANI DEPKEU
[20 Mei 2005]

Saat ini terdapat kredit macet dengan total nilai Rp16 triliun di bank-bank BUMN yang penanganannya diambil alih Departemen Keuangan. Setiap tahun, hanya sekitar Rp1 triliun yang dapat dilakukan penagihan.

BPK SERAHKAN DUGAAN KORUPSI RP103 MILIAR DI JAMSOSTEK
[19 Mei 2005]

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan tindak pidana korupsi (tipokor) pada investasi PT Jamsostek senilai Rp103 miliar di Bank Global.

CHINA AKUI IMPOR KAYU MERBAU ILEGAL DARI INDONESIA
[17 Mei 2005]

Pemerintah China memperkirakan pada 2004, China mengimpor kayu merbau sebanyak 894,000 m3 yang sebagian besar berasal dari Malaysia dan Papua Nugini. Sejak tahun 2003, China tidak mengimpor kayu merbau dari Indonesia.

BI SUDAH SAMPAIKAN 82 SURAT TEGURAN KE BANK MANDIRI
[16 Mei 2005]

Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah mengatakan pihaknya telah menyampaikan 82 surat teguran kepada manajemen Bank Mandiri sejak 2002.

JEPANG MINTA INDONESIA TINGKATKAN PEMBERANTASAN KORUPSI
[16 Mei 2005]

Jepang meminta pemerintah Indonesia untuk serius memberantas korupsi sebagai salah satu syarat agar pengusaha Jepang mau menanamkan modalnya di Indonesia

BPK DAN DPR TERIMA PEMBAGIAN DANA REKANAN KPU
[14 Mei 2005]

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga turut menerima pembagian dana rekanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berjumlah sekitar Rp20 miliar.

BPK TEMUKAN 37 PROYEK BERMASALAH DI LUNGKUNGAN PU
[13 Mei 2005]

Badan Pemeriksa Keuangan (PK) menemukan 37 proyek bermasalah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum per 2003-2004. Setidaknya negara dirugikan sekitar Rp40 miliar akibat inefisiensi pelaksanaan proyek itu.

Halaman :

1 2 3 4 5 6