INDONESIASATU :: ALL ABOUT NATION'S LEADERS

Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir menunjukan konstelasi politik memberikan sebuah pembelajaran politik yang sangat bagus kepada rakyat, kendati rakyat juga ikut mabuk menganalisis pergerakan elit dan parpol. Hiruk-pikuk politik pasca pemilu legislatif, kecurigaan kecurangan pemilu yang sistematis, mulai dari masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih ganda, calon legeslatif yang merasa dibohongi rakyat pemilih, caleg stress, suara hilang, suara diperjual belikan hingga menghasilkan pemilu yang bermasalah ke Mahkama Konstitusi bahkan menyisahkan sebuah fenomena golput sekitar 60 juta suara( ini termasuk yang sengaja tidak memilih, suara tidak sah maupun yang tidak paham). Sementara, menghadapi pemilihan presiden langsung (pilpres) Juli mendatang, hingga kini pasangan capres/cawapres belum jelas pasangannya. yang tampak hanyalah bergeraknya parpol bicara koalisi, tidak koalisi, saling kunjungan dan saling mengusung nama. Faktanya, baru pada tataran jalan-jalan saja, sejumlah partai politik mulai menuai badai conflik internal bahkan cenderung pecah berantakan. lihat saja, PKB : pro Gus Dur vs Muhaimin Iskandar; PAN dengan Amien Rais vs Sutrisno Bachir, PPP -dengan Bactiar Chamsah vs Surya Dharma Ali, PKS - kelompok berjenggot dan tidak berjenggot; PDIP - kelompok yang ingin berkoalisi dengan Demokrat vs pendukung setia Megawati Soekarnoputri; Golkar : muncul sedikitnya 3 faksi, pendukung JK dan yang ingin bergabung dengan Demokrat; Bahkan partai-partai kecil yang tidak masuk dalam treshold juga saling menuduh dan saling pecat, seperti hal partai Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) pecahan dari PDIP.Konflik internal parpol menjelang pilpres akibat koalisi elit disatu sisi, dan koalisi lintas partai demi kekuasaan dan uang di sisi lain. tapi ada satu sisi yang lain adalah semuanya juga berbicara kepentingan bangsa dan negara sebagai alternatif kepentingan yang elbih besar dar strategis. melihat kepentingan, sisi strategi pecah belah partai politik dari dalam merupakan keberhasilan pihak pemenang pemilu apalagi elit parpol telah habis-habisan membiayai pesta demokrasi yang baru saja berlalu. sementsra koalisi yang terjadi hanya mengulangi file lama yakni trik-trik elit untuk menaikan posisi tawar pada sasaran koalisi yang sesungguhnya. Jadi terbentuknya koalisi besar yang digagas sejumlah parpol minus di Teuku Umar, sama halnya dengan koalisi yang dibangun partai Demokrat bersama SBY. Dari dua koalisi tersebut, jelas ada yang diuntungkan dalam taktik dan strategi entah kuat atau tidak soal lain, tapi yang jelas Koalisi besar tiba-tiba muncul deklarasi capres/cawapres Jusuf Kalla- Wiranto (JK-Win); Sementara Koalisi Demokrat muncul Susilo Bambang Yudhoyono (SBY-Budiono). Budiono sendiri bukan orang partai. Jelas, partai -partai berbasis Islam yang melingkari bahkan jauh-jauh hari sudah merapat minta menjadi koalisinya demokrat seperti, PKS,PAN,PPP, dan PKB. Empat partai Islam ini pernah melakukan manufer di pemilu 19999 yang menggagas Poros Tengah oleh Amin Rais menghadang tampilnya pemenang pemilu PDI Perjuangan mengusung Megawati sebagai presiden dan berhasil. Setelah mereka kecewa dengan SBY, apakah mereka akan mengulagi scenario 1999 ? Kemungkinan terjadi bisa saja, karena kini para elit ke empat partai ini telah menggalang sebuah poros yang dinamakan POROS ALTERNATIF. Poros ini akan menjadi kuat dan muncul sebagai pemenang, bila mereka mampu membuka ruang berkoalisi dengan partai Gerindra dan partai kecil lainnya. Fenomena ini, semakin kuat dugaan yang mengingatkan kita pada proses politik menjelang Indonesia meredeka 64 tahun silam. Ada kecenderungan kaum nasionalis, bahwa keutuhan Indonesia dibawah idiologi PANCASILA adalah harga mati yang tidak boleh dipimpin oleh partai aliran, apalagi komunis. Kendati kita tau bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil kerjasama yakni unsur nasionalis, aliran (islam) dan unsur sosialis komunis. Setelah dinyatakan partai terlarang pasca tragetdi G30s PKI 1965, maka praktis hanya tinggal nasionalis dan islam menguat. artinnya demokrasi indonesia sangatlah tampak HEAD TO HEAD ( Nasionalis vs islam). kendati ada 38 partai yang bertarung tapi semunya berada di poros tengah dan agak kekanan, dengan demikian idiologi lain tidak mendapat ruang yang kongkrit sehingga kaum idiologi yang agak kiri atau keiri-kirian harus masuk dan berinterkasi di ruang nasionalis dan islam bahkan mungkin dalam parpol yang dipimpin elit militer. pertanyaannya, mengapa perpolitikan indonesia seperti jalan ditempat gampang di dikte dan rentan koruptif dan manipulatif demi uang dan kekuasaan dalam alam global demokrasi ? jawabannya, karena yang tampak hanyalah dua petarung tapi pemainnya lebih dari tiga idiologi. nah, siapa saja pemainnya ? . Seperti yang telah saya singgung diatas, bahwa ada kepentingan lebih besar yang sepertinya lebih mulia tujuannya tapi tidak tampak. Kelompok elit militer baik yang telah purnawirawan maupun yang masih aktif, sebagai institusi maupun prajurit militer harus dicatatat bahwa PANCASILA, NKRI dan UUD 1945 adalah harga mati. Bagi elit militer, sepertinya tidak bisa dibiarkan bangsa ini hanya di urus oleh politisi sipil yang memainkan peranan, tapi elit militerlah yang paling tau dan paling siap karena memiliki sarana dan prasarana untuk itu. sementara sipil sulit dibaca. sehingga kita lihat, politik sipil bisa dipecah belah sejak orde baru. Pemilu 1971 hanya 3 partai peserta pemilu Golkar, PDI dan PPP. Pemilu 1999 berjulah 48 parpol; pemilu 2004 diikuti 24 parpol tapi pemilu 2009 kembali menjadi 38 partpol bahkan ditambah 10 partai lokal di Aceh. Yang menarik adalah dari jumlah parpol yang memiliki kekuatan daya tawar yang tinggi pasti terdapat elit militer baik yang terjun sebagai pengurus maupun dalam bayang-bayang militer aktif. jadi tidak heran kalau, ada parpol yang didirikan dan dipimpin oleh elit purnawirawan militer tidak banyak melalui proses panjang meraih suara rakyat. sebut saja, Hanura oleh Jendral (purn) Witranto dan Gerindra oleh Letjen (purn)Prabowo Subiyanto. kedua partai ini sudah pasti ingin menggantikan kedudukan partai nasionalis sperti PDIP dan Golkar. PDIP yang memang satu-satunya garis partai bernafaskan nasionalis turunan dari PNInya Bung Karno yang masanya adalah kaum marhaen wong cilik, sendangkan golkar adalah partai nasionalis penguasa bentukan Soeharto yang juga adalah elit militer. Sementara, partai islam turunan dari Muhamadiyah, NU maupun dari mashab yang baru datang tetap saja seja pecah berkeping-keping tidak bisa menjadi besar. Jadi, kalau hingga kini Megawati Soekarnoputri diam dan elit politik berbaris mendatanginya, menunjukan bahwa bangsa ini perlu perenungan. Nurcholis Madjid berkesimpulan bahwa partai Islam Yes, partai islam No.Nurcholis menyadari bahwa aliran agama Islam untuk tujuan politik hanya menghadapi kehancuran,apalagi ingin merubah menjadi negara islam. Jadi kemarahan elit parpol Islam yang kecewa dengan SBY menurut J.Kristiadi hanya sebuah drama menjadi menarik, karena percaturannya mereka sesungguhnya tampak kekanak-kanakan tapi sesungguhnya menarik untuk pembelajaran politik bagi rakyat dan bagi elit politik sipil maupun militer bahwa komitmen berbagsa dan dan bernegara dalam bingkai Pancasila sebagai harga mati tapi perlu dinamika politik agar thesis ini berproses menjadi sebuah sintesa yang baik untuk bangsa dalam poros pancasila. 10 tahun reformasi berlalu, hanya dalam tempo 1 periode pemilu (5 tahun) 4 elit politik sipil yang vocal ( Amien Rais di MPR, Gus Dur dan Mega bergantian jadi Presiden) memimpin bangsa ini, kemudian kembali berpindah ke Jenderal berbintang empat ( SBY) seperti telah discenarioakan. Kritik yang perlu dibangun sekaligus dipertanyakan, apakah hanya elit militer baik purnawirawan maupun aktif ( AD) saja yang mampu dijual dan mampu dipercaya rakyat untuk memimpin bangsa ini ? pertanyaan ini perlu direnungkan dan diwacanakan apabila komitmen kita bahwa Indonesia adalah negara yang beridiologi Pancasila. Jadi, bila sejak awal muncul fenomena koalisi besar dan koalisi kerakyatan maka perubahan pergerakan parpol dan elit partai akhirnya akan terjadi Head to Head, koalisi pendukung pancasila dan koalisi penentang pancasila.