INDONESIASATU :: ALL ABOUT NATION'S LEADERS

Web	indonesiasatu.com

	SBY AJAK KABINET BAHAS PEMINDAHAN IBU KOTA SETELAH IDUL FITRI [05 September 2010]

	HASYIM : PEMIMPIN JANGAN HANYA LAKUKAN PENCITRAAN DIRI [05 September 2010]

	BAMBANG SOESATYO : PIDATO SBY SALAH SASARAN [03 September 2010]

	KEPUASAN TERHADAP SBY-BUDIONO TURUN [02 September 2010]

	PRO-KONTRA RESPONS SBY TERHADAP MALAYSIA [02 September 2010]

	PRESIDEN : SOLUSI TERBAIK TUNTASKAN BATAS WILALAH RI-MALAYSIA [02 September 2010]

	PENGAMAT : PRESIDEN INGIN "TERIAK" DI " KANDANG MACAN" [01 September 2010]

	PRESIDEN : PANGLIMA TNI, KAPOLRI DAN JAKSA AGUNG SEGERA DIGANTI [01 September 2010]

	SBY PERLU PIDATO DENGAN ATRIBUT MILITER [01 September 2010]

	INDONESIA AJAK MALAYSIA BERDAMAI [28 Agustus 2010]

HEADLINES

GAJI PEJABAT NAIK, SBY DANGGAP TAK SENSITIF TERHADAP RAKYAT
[Jumat, 29 Januari 2010]

Jakarta.DETIK (indonesiasatu) -- Jakarta.DETIK,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak sensitif dengan kondisi rakyatnya. Di saat rakyat tengah marak mengkritisi pemerintahannya, justru muncul kebijakan untuk menaikkan gaji pejabat. Terhadap hal ini, SBY diharapkan mampu merespons.

"Memang kurang sense of crisis-nya, tidak sensitif terhadap situasi kita. Mestinya SBY merespon," ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris, saat dihubungi melalui telepon, Jumat (29/1/2010) pagi.

Syamsudin berpendapat, seharusnya dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah ada perencanaan yang matang dan audit yang jelas. Hal ini untuk menghindari munculnya kebijakan-kebijakan yang cenderung kontroversial.

"Mestinya ada perencanaan yang matang tentang gaji pejabat dan sebagainya. Tapi tidak ada audit terhadap hal itu, sehingga selama ini setiap kebijakan itu tambal sulam," jelasnya.

Syamsudin berharap agar SBY memberikan respon terhadap kritikan yang muncul. SBY sebagai presiden, kata Syamsudin, seharusnya bisa menunda pelaksanaan kebijakan yang dianggap non-populis.

"Seperti contoh pembelian pesawat kepresidenan seharusnya bisa ditunda, soal mobil dinas pejabat juga bisa ditunda dulu. Kemudian masalah kenaikan gaji juga sama," tuturnya.

Menurut Syamsudin, tujuan dasar kenaikan gaji yang disebut-sebut untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan produktivitas para pejabat, dirasa kurang sesuai. Tidak ada yang menjamin tujuan tersebut terealisasi.

"Tidak ada jaminan," tutupnya. [fr/detik.com]